SEBUAH peristiwa besar yang melibatkan banyak aktor, banyak kejadian, dan banyak tempat kadang kehilangan maknanya akibat direduksi untuk kepentingan politik pihak yang berkuasa. Atau jika tidak, dalam sebuah peristiwa, beberapa aktor diabaikan untuk tidak merusak sejarah yang telah ”diciptakan” itu sendiri. Penulisan sejarah cenderung diskriminatif. Sifat inilah yang membuat George Wilhelm Friedrich Hegel menggugat peran ”great men” dalam sejarah melalui pernyataan terkenalnya tentang pahlawan Perancis, Napoleon Bonaparte, I saw the spirit on his horse. Gugatan itu dikuatkan oleh Thomas Carlyle, yang melihat sejarah selama ini adalah biografi sebagian kecil individu tertentu, pahlawan-pahlawan seperti Oliver Cromwell atau Frederick yang Agung. Karena itu, tidak mengherankan apabila penulisan sejarah dunia lebih tepat sebagai biografi orang-orang besar, pahlawan yang diwakili oleh figur politisi dan militer, para pendiri negara dan juga sebaliknya, yang ”merobohkan” negara. Di Indonesia, penulisan sejarah juga problematik. Di antara dokumen sejarah Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI), ada penggalan kisah yang tercecer dan alpa hadir dalam ruang tersebut. Bahkan dalam situs yang memuat sejarah TNI AL, kelompok ini tidak hadir. Ia adalah para pemuda yang dikirim Pemerintah Indonesia ke Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM)—lembaga pendidikan tertinggi dari Angkatan Laut Kerajaan Belanda. Sejak tahun 1950, prioritas pembangunan Angkatan Laut Republik Indonesia Serikat (ALRIS)/ALRI ditujukan pada pendidikan personel mantan pejuang kemerdekaan dan program pendidikan anggota baru, termasuk para perwira, dengan cara mengirimkan mereka ke KIM. Berbeda dengan angkatan bersenjata untuk melindungi daratan jajahan Hindia Belanda, yang terdiri dari Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) atau Tentara Hindia Belanda Kerajaan sebagai angkatan darat, para perwira KIM dikirim untuk sebuah misi membangun kekuatan laut yang andal. Namun, yang terjadi kemudian justru sebaliknya. Kelompok ini tidak diberi peluang untuk mengembangkan kemampuannya dalam pembangunan pertahanan maritim yang dicita-citakan di tengah situasi politik yang memanas akibat konflik Irian Barat antara Indonesia dan Belanda, yang ikut memperkeruh kedudukan para perwira KIM saat itu.